Ibu Kota RI Pindah 2024 Biaya Diperkirakan Rp466 T

Memindahkan ibu kota membutuhkan dana sangat besar. Ratusan triliun rupiah diprediksi akan diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

ibukota-ri-pindah

Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar.

Baca Juga :

– Ibu Kota RI Pindah 2024 Hampir Pasti di Kalimantan
– Membuat Kolam Taman dengan Air Terjun
– Hary Tanoesoedibjo Beli Rumah Donald Trump Rp 193 Miliar
– Kavling Tanah Bukit Masdar Selawangi Tangjungsari Bogor Jawa Barat

Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.

“Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar,” kata Bambang di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.

Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber. Mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.

Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.

Biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.

“Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021,” ujar Bambang saat hadir dalam rapat kerja dengan DPR terkait pembicaraan asumsi ekonomi makro di DPR, Jakarta, Senin (17/6).

Dengan demikian, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR dan gedung lembaga tinggi. “Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi,” tandasnya.

Pembangunan Rendah Karbon
Ibu kota RI yang baru nantinya akan menerapkan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK), seperti pembangunan empat provinsi yang telah menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai PRK.

“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro usai melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6).

Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan. “Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya[smtpos]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *